Kondisi Perekonomian Pemerintah Indonesia di Awal Kemerdekaan

1. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MEMBURUKNYA KEADAAN EKONOMI INDONESIA

Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi indonesia sangat sulit, hal tersebut disebabkan oleh masalah-masalah sebagai berikut :

a. Terjadi Inflasi yang Sangat Tinggi

Inflasi terjadi karena peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak terkendali dan sangat banyak, sedangkan ketersediaan barang menipis dan susah ditemukan, serta kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut sangat rendah (mata uang yang beredar pada saat itu adalah mata uang Dejavasche Bank, Mata uang pemerintah Hindia Belanda, Mata uang Jepang). Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut, sebab negara RI belum memiliki mata-uang baru sebagai penggantinya.

             b. Adanya blokade Ekonomi dari Belanda

Alasan blokade ini adalah untuk mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia, dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Tapi tujuan dari Blokade ini dilakukan dengan harapan agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan sehingga bisa dikuasai kembali. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945, dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan RI terutama jalur laut.

              c. Kosongnya Kas Negara

Kas negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sedangkan pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian.

2. USAHA PEMERINTAH UNTUK MENEMBUS BLOKADE EKONOMI BELANDA

        a. Mengirim Bantuan Beras ke India

Pada saat ekonomi Indonesia dalam keadaan sulit, Indonesia masih mampu memberikan bantuan beras ke India sebesar lebih kurang 500 ribu ton dan sebagai gantinya India menjanjikan mengirim bahan pakaian ke Indonesia. Dalam perkembangannya, India sangat proaktif membantu perjuangan Indonesia di forum Internasional.

        b. Mengadakan Hubungan Dagang Dengan Pihak Luar Negeri

Hubungan dagang ini dirintis oleh badan semi Pemerintah dibawah pimpinan Sumitro Joyohadikusomo yang bernama Banking and Trading Corporation (BTC) dan berhasil mengadakan transaksi dagang dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Barang yang diekspor adalah gula, karet dan teh.

              c. Membuka Perwakilan Dagang di Singapura

Indonesia melalui perwakilan dagang resmi bernama Indonedian Office (Indoff) membuka perwakilan dagan di Singapura pada tahun 1947.  Tujuannya adalah untuk berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan barter.

             d. Membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)

KPULN ini dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Bertugas membeli senjata dan perlengakapan perang lainnya dan berusaha untuk memasukkannya ke Indonesia.. salah satu tokoh yang berhasil memasukkan senjata adalah Laksamana Muda Yahya Daniel Dharma atau John Lie.  John Lie rutin melakukan operasi menembus blokade Belanda dengan membawa karet atau hasil bumi ke Singapura untuk dibarter dengan senjata.

3.   USAHA-USAHA MENGATASI KESULITAN EKONOMI

Pada awal kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru mulai Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut :

         a.  Pinjaman Nasional

Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

          b. Konferensi Ekonomi, Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

·         masalah produksi dan distribusi makanan

Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

·         masalah sandang

Mengenai masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).

·         status dan administrasi perkebunan-perkebunan

Pada masa Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946 untuk membahas program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula.

 Hal ini disebabkan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI. Hal ini dapat direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946, tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

         c. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan 10 Tahun. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.  Hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

         d. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.

Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi.  Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

          e. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul, disetiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, pencegahan penyemblihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan, dan transmigrasi.                                                                        

                                                    

          f. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

Organisasi yang  dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah pusat menganjurkan agar pemerintah daerah mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer Belanda II.