1. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MEMBURUKNYA KEADAAN EKONOMI INDONESIA
Pada awal kemerdekaan, kehidupan
ekonomi indonesia sangat sulit, hal tersebut disebabkan oleh masalah-masalah
sebagai berikut :
a. Terjadi Inflasi yang Sangat Tinggi
Inflasi
terjadi karena peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak terkendali
dan sangat banyak, sedangkan ketersediaan barang menipis dan susah ditemukan,
serta kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut sangat rendah (mata uang
yang beredar pada saat itu adalah mata uang Dejavasche Bank, Mata uang
pemerintah Hindia Belanda, Mata uang Jepang). Pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri, tidak
dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut, sebab negara RI belum
memiliki mata-uang baru sebagai penggantinya.
b. Adanya blokade Ekonomi dari Belanda
Alasan
blokade ini adalah untuk mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia, dan
mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Tapi tujuan dari
Blokade ini dilakukan dengan harapan agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
sehingga bisa dikuasai kembali. Blokade ini dilakukan mulai bulan November
1945, dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan RI terutama jalur laut.
c. Kosongnya Kas Negara
Kas
negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada,
sedangkan pengeluaran negara semakin bertambah.
Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian.
2. USAHA PEMERINTAH UNTUK MENEMBUS BLOKADE
EKONOMI BELANDA
a. Mengirim
Bantuan Beras ke India
Pada saat
ekonomi Indonesia dalam keadaan sulit, Indonesia masih mampu memberikan bantuan
beras ke India sebesar lebih kurang 500 ribu ton dan sebagai gantinya India
menjanjikan mengirim bahan pakaian ke Indonesia. Dalam perkembangannya, India
sangat proaktif membantu perjuangan Indonesia di forum Internasional.
b. Mengadakan
Hubungan Dagang Dengan Pihak Luar Negeri
Hubungan
dagang ini dirintis oleh badan semi Pemerintah dibawah pimpinan Sumitro Joyohadikusomo
yang bernama Banking and Trading Corporation (BTC) dan berhasil mengadakan
transaksi dagang dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Barang yang diekspor
adalah gula, karet dan teh.
c. Membuka Perwakilan Dagang di
Singapura
Indonesia
melalui perwakilan dagang resmi bernama Indonedian Office (Indoff) membuka
perwakilan dagan di Singapura pada tahun 1947. Tujuannya adalah untuk
berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan barter.
d. Membentuk Kementerian
Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN)
KPULN ini
dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Bertugas membeli senjata dan perlengakapan
perang lainnya dan berusaha untuk memasukkannya
ke Indonesia.. salah satu tokoh yang berhasil memasukkan senjata adalah
Laksamana Muda Yahya Daniel Dharma atau John Lie. John Lie rutin
melakukan operasi menembus blokade Belanda dengan membawa karet atau hasil bumi
ke Singapura untuk dibarter dengan senjata.
3. USAHA-USAHA MENGATASI KESULITAN EKONOMI
Pada awal
kemerdekaan masih belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru
mulai Februari
1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah
ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya itu diantaranya sebagai berikut :
a. Pinjaman Nasional
Program
Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu
40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp.
1.000.000.000,00. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp.
500.000.000,00. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan
kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.
b.
Konferensi Ekonomi, Februari 1946
Konferensi
ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur dan para pejabat lainnya yang
bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini
dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi
ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi
masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :
·
masalah produksi dan distribusi makanan
Dalam
masalah produksi dan distribusi bahan makanan disepakati bahwa sistem autarki
lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara
berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.
·
masalah sandang
Mengenai
masalah sandang disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan
Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (PPBM) yang dipimpin oleh dr. Sudarsono
dan dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal
dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog).
·
status dan administrasi
perkebunan-perkebunan
Pada masa
Kabinet Sjahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat
diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Konferensi
Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946 untuk membahas
program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga,
distribusi dan alokasi tenaga manusia. Dalam
konferensi ini Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memberikan saran-saran yang
berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik
gula.
Hal ini disebabkan gula merupakan bahan ekspor yang penting, oleh karena itu
pengusahaannya harus dikuasai oleh negara. Hasil ekspor ini diharapkan dapat
dibelikan atau ditukar dengan barang-barang lainnya yang dibutuhkan RI. Hal ini dapat
direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara
Perusahaan Gula Negara (BPPGN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3/1946.
Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1946,
tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).
c. Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947
Pembentukan
Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr. A.K. Gani. Badan ini merupakan
badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka
waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani
mengumumkan Rencana Pembangunan 10 Tahun. Untuk menampung dana pembangunan tersebut
pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Pada
bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat
Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, sedangkan A.K.
Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan
memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan
dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena
Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki
potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa
keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah
minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi
Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.
d. Rekonstruksi
dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.
Program
yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk
mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi.
Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang
dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara
dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke
bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
e. Rencana
Kasimo (Kasimo Plan)
Program
ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya
program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha
swasembada pangan. Untuk meningkatkan
produksi bahan pangan, Kasimo
menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277
ha, di Jawa
dilakukan
intensifikasi dengan menanam bibit unggul, disetiap desa
dibentuk kebun-kebun bibit,
pencegahan penyemblihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan,
dan transmigrasi.
f. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
Organisasi
yang dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali
partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan
melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat
memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah pusat menganjurkan
agar pemerintah daerah mendukung usaha-usaha
yang dilakukan oleh PTE. Akan tetapi PTE tidak dapat
berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan
modal awal Rp. 5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer
Belanda II.